ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA
Definisi ilmu
keuangan negara
- RICHARD A. MUSGRAVE, adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah
- BUCHANAN, adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit
- CARL C. PLEHN, adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah
- M. SOEPARMOKO, adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian negara
- SOETRISNO PH, adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara
administrasi keuangan Negara
Keseluruhan proses penerimaan keuangan negara dan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi negara serta pencapaian tujuan negara (menyangkut tugas pokok dan fungsi negara)
keuanganNegara
“Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan
milik negara
berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”
Ilmu Keuangan
Negara (Public Finance / Government Finance) merupakan bagian dari ilmu
ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang
ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan negara, serta pengaruhnya
dalam pertumbuhan ekonomi.
Fokus utama dari
Keuangan Negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran
pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, seperti:
- pertumbuhan ekonomi
- stabilitas harga barang/jasa
- penciptaan lapangan kerja
- pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
- dll
What Public Finance Administration is not?
Public finance administration is not Private Finance Adminsitration,
Public Finance, Macroeconomics, or Public Budgeting.
Private finance àkonsentrasi
pada penanganan aset dan kewajiban individu dan bisnis untuk memperoleh
pendapatan dan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa.
Public Finance à konsentrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi
yang berkaitan dengan sektor publik berdampak pada ekonomi swasta, khususnya
alokasi, distribusi, dan dampak pengaturan dari anggaran publik.
Macroeconomics à berkaitan dengan perilaku ekonomi nasional,
fiskal, dan rekomendasi kebijakan keuangan.
Public Budgeting à Konsentrasi dengan keputusan atau kebijakan
untuk mengalokasikan sumber-sumber.
Elemen-Elemen Kunci Dari Administrasi Keuangan Publik
- Public Organizations
- Legal Constraints
(Batasan Legal)
- Political
Circumstances (Keadaan Politis)
- Konsep Financial/Keuangan
- Particular Techniques
Dasar – Dasar Administrasi Keuangan Publik
- Hukum : Persyaratan, otorisasi, dan larangan-larangan
- Political circumstances : Proses penganggaran
- Teknik-teknik : terdapat pada masing-masing pejabat publik, ex. Akuntansi publik.
- Pengaturan Organisasi : dengan konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. (legislatif, eksekutif, pejabat pengelola keuangan, atau alokasi pertanggungjawaban bagi badan-badan operasional)
RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
- Pendekatan dari sisi Obyek
- Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang:fiskal, moneter, kekayaan negara yang dipisahkan
b.
segala
sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara
- Pendekatan dari sisi Subyek
Keuangan
negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dikuasai oleh:
•
Pemerintah
pusat
•
Pemerintah
daerah
•
Perusahaan
negara
•
Perusahaan
daerah
•
Badan lain
yang ada kaitannya dengan keuangan negara
- Pendekatan dari sisi Proses
Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari:
•
perumusan
kebijakan
•
pengambilan
keputusan,
•
perencanaan
•
pengorganisasian
•
pelaksanaan,
sampai dengan
•
pertanggungjawaban
4.
Pendekatan
dari sisi Tujuan
Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan
hubungan hukum yang berkait dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan negara
- Pendekatan dari sisi Administratif
- Keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup :
Penerimaan Negara (Revenue)
Belanja Negara (Expenditure)
Defisit/surplus (Overall Balance)
Pembiayaan (Financing)
- Surplus terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih kecil dari Penerimaan Negara.
- Defisit terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih besar dari Penerimaan Negara
- Apabila terjadi defisit maka diperlukan pembiayaan, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi
AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
- Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara:
•
profesional
•
terbuka
•
bertanggung
jawab
•
sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan
- Best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup:
akuntabilitas
berorientasi pada hasil:
•
profesionalitas
•
proporsionalitas
•
keterbukaan
dalam pengelolaan keuangan negara
•
pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa yang
bebas dan mandiri
Orientasi Didalam Administrasi Keuangan Publik
Organisasi Publik memiliki tiga orientasi :
- Pengendalian (Control) : Suatu orientasi kendali dicerminkan di (dalam) suatu konsentrasi usaha untuk memastikan bahwa organisasi melengkapi;menyudahi tugas spesifik dan anggota organisasi itu tidak menyimpang dari kebijakan pejabat
- Manajemen (Management) : Suatu orientasi manajemen dicerminkan di dalam suatu konsentrasi usaha untuk mencapai daya guna dan tepat guna di dalam operasi sehari-hari dan, karenanya, perhatian yang diungkap kedalam detail operasional
- Perencanaan (Planning) : Suatu orientasi perencanaan dicerminkan dalam suatu konsentrasi usaha atas penentuan tujuan organisasi dan pilihan alat-alat untuk mencapai tujuan
Orientasi kendali memerlukan informasi seperti
dalam mengambil tindakan tertentu atau tidak diambil.
Orientasi manajemen memerlukan ukuran dari
hubungan input-output dan pemenuhan.
Orientasi perencanaan memerlukan proyeksi peristiwa masa depan,
visi tentang kemungkinan masa depan, dan alat-alat dalam menuju kemungkinan
keberhasilan masa depan.
Sistem Administrasi Keuangan Publik
“Saling keterkaitan diantara elemen-elemen, teknik-teknik, serta hal-hal
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan publik, yang
akan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan dalam sistem”
Ex. Konsekuensi atas subsidi harga BBM, akan berpengaruh pada kondisi
ketersediaan sumber-sumber penerimaan pemerintah, atau menambah beban hutang
pemerintah.
PERAN PEMERITAH
DALAM SISTEM PEREKONOMIAN
PERAN PEMERINTAH
Sistem perekonomian
ada dua yaitu system kapitalis dan system sosialis.
Sistem perekonomian kapitalisme yang murni
menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan
pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat
diatur sendiri oleh para individu.
System perekonomian sosialis, menghendaki semua
aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan
pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar.
System perekonomian yang berlaku sekarang
merupakan system perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian
kapitalis dan sosialis
Peranan pemerintah
dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang
melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan.
System perekonomian
yang mempunyai beberapa tujuan antara lain :
- Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat.
- Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.
- Membangun system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya.
- Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah
mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut
pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif.
Proses pemupukan
cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan
ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil,
fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system
ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi
yang diperlukan.
Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki
3 fungsi yaitu :
- Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
Agar warganegara
dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
- Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
Agar setiap warga
memiliki hak dan kewajiban yang sama
- Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Agar warga negara
mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
BARANG PUBLIK
Barang publik
merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam
rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya
Contoh barang
publik:
infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan,
pelabuhan, dll
sistem pertahanan keamanan
sistem peradilan
Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh
pemerintah atau perusahaan
Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk
menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya
Pemerintah dapat mengajak rumah tangga
perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang
publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular,
lapangan golf, TV cable, dll
Menurut Montesqieu
( klasik )
Kekuasaan negara
dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam
prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para
pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.
PERAN PEMERINTAH
DALAM PEREKONOMIAN
- Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
- Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
- Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.
- Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
- Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya
- Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.
PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MODERN
- PERAN ALOKASI
a)
Pada dasarnya
sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.
b)
Pemerintah
harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan
dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan
digunakan untuk memproduksi barang-barang individu
c)
Pemerintah harus menentukan dari barang-barang
publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh
pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga
perusahaan
- PERAN DISTRIBUSI
a)
Pemerintah
harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan
secara efisien.
b)
Pemerintah
harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam
masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
Perpajakan,subsidi,pengentasankemiskinan,transfer
penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin,bantuan pendidikan,bantuan
kesehatan, dll
- PERAN STABILISASI
a)
Pada
pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya
kepada pihak swasta / perusahaan.
b)
Pemerintah
lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan
normal
c)
Menjaga agar
permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke
sektor lain
d)
Menjaga agar
kondisi perekonomian kondusif
inflasi
terkendali
sistem
keamanan terjamin
kepastian
hukum terjaga
PERAN PEMERINTAH SECARA RIIL
Peran pemerintah di
sektor riil yaitu
Pemerintah akan
menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar
dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic
yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik,
bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.
Di sektor fiskal,
Pemerintah akan
melakukan berbagai upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri
terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa
membuat lesu kegiatan produksi dan investasi.
Di sektor moneter,
Pemerintah akan
memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan
devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas
pertukaran mata uang asing.
Hal-hal yang
berkenaan dengan peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33, yaitu :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran
rakyat
SIMPULAN
Jadi Pemerintah
memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian , baik secara penuh
maupun tidak penuh
Secara Penuh
pemerintah sebagai :
Pemilih, Pengatur,
Perencana, Pelaksana,Pengawas
Keterangan :
Penuh atau tidak
tergantung sifat / sector pemerintah / swasta
3 kriteria penting
yaitu :
1. strategis ,
proyek sector itu merupakan ukuran untuk kehidupan ekonomi social, hal tersebut
menjadi barometer maju / tidaknya masalah ekonomi nasional.
2 . keamanan ,
seperti pabrik senjata dan keamanan lain.
3 . politik ekonomi
luar negeri, seperti ASEAN.
Secara Tidak penuh
Seperti yang ada
pada pasal 33 ayat 2 “menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.” tidak mutlak dikuasai oleh Negara , karena swasta dapat mengelolanya
tetapi pemerintah sebagai pengawas, pengatur , dan perencana jalannya aktivitas
tersebut.
ALASAN CAMPUR
TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN KARENA KEGAGALAN PASAR
- TIMBULNYA INFLASI & DEFLASI
- TIMBULNYA GEJOLAK KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN
- ADANYA COLLECTIVE GOODS/PUBLIC GOODS
- RISIKO PEMBIAYAAN YANG BESAR
- MONOPOLI
- KEGAGALAN BIROKRASI
PENERIMAAN NEGARA
- Prinsip Penerimaan Negara
- Sumber-sumber Penerimaan Negara
- Jenis-jenis Penerimaan Negara
- Kebijakan Perpajakan Di Indonesia
PRINSIP PENERIMAAN NEGARA
UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1 (13) :
Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Artinya pemerintah berhak menggali
sumber-sumber penerimaan negara guna membiayai belanja negara yang berkaitan
dengan penyelenggaran kegiatan pemerintah.
UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1 (09) :
Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke
kas negara
Artinya wujud pendapatan negara (revenue
government) berupa uang (cash) sebagai penerimaan negara. Masuk kas
negara berarti tercacat dalam akuntansi atau pembukuan kas umum negara.
TEORI PENERIMAAN NEGARA
Pendapatan negara mempunyai 2 fungsi a.l:
- Fungsi Budgetair (fungsi anggaran)
pendapatan
sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
- Fungsi Reguler (fungsi mengatur)
pendapatan
negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah
bidang sosial ekonomi
PRINSIP PENERIMAAN NEGARA
Setiap pemungutan pendapatan negara oleh
pemerintah pusat maupun daerah hendaknya tidak menimbulkan hambatan-hambatan di
masyarakat.
Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam
pemungutan pendapatan negara a.l:
- Berdasarkan keadilan, sesuai tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, tidak membeda-bedakan.
- Berdasarkan ungang-undang
- Tidak mengganggu perekonomian
- Tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian
- Harus efisien
- Harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA
- Pajak
- Retribusi
- Keuntungan BUMN/BUMD
- Denda dan Sita
- Pencetakan Uang
- Pinjaman
- Sumbangan, Hadiah, royalti dan Hibah
- Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan
undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi
pembayarnya.
Jenis pajak di Indonesia:
Pajak Pusat:
Pajak Daerah:
¡ Jenis pajak di Indonesia:
¢
Pajak Pusat:
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Meterai
Bea Masuk
Cukai
Pajak Ekspor
¡ Jenis pajak di Indonesia:
¢
Pajak Daerah:
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
Pajak Reklame
Pajak Hiburan
Pajak Bahan Bakar
¡ Retribusi
¡ Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat
dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.
¡ Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik
pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
¡ Keuntungan BUMN/BUMD
¡ Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh
bagian laba yang diperoleh BUMN.
¡ Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah
sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
¡ Denda dan Sita
¡ Pemerintah berhak memungut denda atau menyita
asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi)
diketahui telah melanggar peraturan pemerintah
¡ Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda
ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan
jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
¡ Pencetakan Uang
¡ Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam
rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat
ditempuh pemerintah.
¡ Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus
dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi
¡ Pinjaman
¡ Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan
negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.
¡ Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi
beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan
bunganya.
¡ Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar
negeri
¡ Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi
perbankan, institusi non bank, maupun individu
¡ Sumbangan, Hadiah, royalti dan Hibah
¡ Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah
dari individu, institusi, atau pemerintah
¡ Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari
dalam maupun luar negeri
¡ Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan
sumbangan, hadiah, atau hibah.
¡ Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah
yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi
sumbangan, hadiah, atau hibah
¡ Penyelenggaraan Undian Berhadiah
¡ Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah
dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara
¡ Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih
dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah
yang dibagikan.
¡ Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah,
seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).
JENIS-JENIS PENERIMAAN PAJAK
Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
No.99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara,
Penerimaan Negara terdiri dari:
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3. Penerimaan Hibah
4. Penerimaan Pengembalian Belanja
5. Penerimaan Pembiayaan
6. Penerimaan perhitungan pihak ketiga
Ad. PENERIMAAN PERPAJAKAN
Adalah semua penerimaan negara yang terdiri
dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan
yang berasal dari PPH, PPN, PBB, pajak penjualan atas barang mewah, bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan dll.
Pajak perdagangan internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor
Ad. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain sumberdaya alam,
bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP lainnya, misal:
Penerimaan hasil penjualan barang inventaris yang
tidak digunakan lagi
Penerimaan hasil penyewaan barang milik negara
Penerimaan hasil penyimpanan uang negara pada bank
pemerintah atas jasa giro
Penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan
Hasil pungutan dari jasa pelayanan masyarakat
Ad. PENERIMAAN HIBAH
Adalah penerimaan negara yang berasal dari
sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah luar negeri.
Penerimaan ini dapat berupa:
uang
(berupa rupiah, devisa atau surat berharga)
barang (berupa barang bergerak: peralatan dan
mesin, barang tidak bergerak: gedung dan bangunan)
jasa tenaga
ahli (jasa teknis, pendidikan, pelatihan)
Hibah LN biasanya sesuai denganperjanjian
hibah antara pemerintah dengan badan pemberi hibah.
Ad. PENERIAMAAN PENGEMBALIAN BELANJA
Adalah seluruh penerimaan negara yang berasal
dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.
Pengembalian ini dapat terjadi karena:
Kelebihan pembayaran atas belanja yang
dibebankan kepada negara yang diakibatkan kelalaian bendahara pengeluaran dalam
melakukan pembayaran atau pembebanan akun sehingga harus dikembalikan ke kas
negara.
Ad. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Adalah semua penerimaan negara yang digunakan
untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain dari penerimaan
pinjaman dan hasil divestasi
Contoh penerimaan pembiayaan a.l:
Penerimaan sisa anggaran lebih (SAL)
Penerimaan hasil Privatisasi
Penerimaan hasil penjualan aset program
restrukturisasi
Ad. PENERIMAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA
Adalah semua penerimaan negara yangberasal dari
potongan penghasilan PNS serta setoran subsidi dan iuran pemerintah daerah
dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan.
Contoh:
Penerimaan setoran PPK 10 % gaji PNS pusat/daerah
Penerimaan
setoran PPK 2% iuran asuransi kesehatan propinsi/kabupaten/kota
JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA
Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:
Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:
¡ Penerimaan Pemerintah Pusat
¡ Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
¡ Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penerimaan Pemerintah Pusat
¡ Penerimaan Negara dan Hibah
Penerimaan Dalam Negeri
Penerimaan perpajakan
Penerimaan bukan pajak (PNBP)
Bagian laba BUMN
Lain-lain penerimaan yang sah
¡ Penerimaan Pembiayaan
Pinjaman sektor Perbankan
Pinjaman luar negeri
Penjualan Obligasi Pemerintah
Privatisasi BUMN
Penjualan aset pemerintah
Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
¡ Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian laba BUMD
PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan
hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
¡ Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Perseorangan/Pribadi
Bagian daerah dari Sumber daya alam
Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
¡ Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
Pinjaman dari BUMN/BUMD
Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
Pinjaman dari Luar Negeri
Penjualan Aset Daerah
Penerbitan Obligasi Daerah
Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
¡ Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian laba BUMD
PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan
hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
¡ Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Perseorangan/Pribadi
Bagian daerah dari Sumber daya alam
Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus
Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
¡ Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:
Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
Pinjaman dari BUMN/BUMD
Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
Pinjaman dari Luar Negeri
Penjualan Aset Daerah
Penerbitan Obligasi Daerah
BARANG PUBLIK
Merupakan nonrival in consumption
Artinya kuantitas barang publik dapat
dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi
oleh konsumen lainnya (Heyman, 2002)
Sifat pokok barang publik:
Tidak dapat dimiliki, sehingga tidak perlu
bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkannya
Karakteristik barang publik:
- non rivalry (tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya)
- Nonexcludability (tidak dapat dikecualikan)
NONRIVALRY
Artinya bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi
oleh sejumlah orang secara bersama-sama, tanpa mengurangi jumlah yang dapat
dikonsumsi oleh konsumen lain
Atau satu orang dapat meningkatkan kepuasannya
atas barang publik tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang juga akan
menikmati barang yang sama
NONEXCLUDABILITY
Menggambarkan bahwa tidak ada cara yang
mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memenfaatkan barang publik,
Misal: pertahan keamanan
Pertahan keamanan merupakan contoh klasik dari
barang publik, manfaatnya diperoleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari
serbuan LN yang berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh masyarakat
SIFAT
UMUM BARANG PUBLIK
- Konsumsi barang publik oleh seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain (sifat ini disebut nonrivalry consumption) contoh: jalan raya
- Meski penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak akan dapat dibatasi ataupun dilarang untuk mengkonsumsi barang publik (sifat ini disebut nonexclusion)
- Meski setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang. Kontribusi seseorang atas penggunaan barang publik dapat berbeda-beda. Seseorang atau sekelompok orang dapat saja terpaksa membayar lebih mahal akibat rendahnya kontribusi sebagian lainnya
- Barang publik tidak disediakan secara eksklusif oleh pihak swasta. Penyediaan barang publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti bahwa produksinya harus dilakukan oleh sektor publik, tapi mungkin disediakan oleh swasta kemudian pemerintah melakukan pembelian atas barang tersebut
PERBEDAAN
BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIBADI
Perbedaanya adalah pertukaran barang pribadi
dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas,sedangkan
Pertukaran barang publik selain menghasilkan
manfaat eksternal juga dapat menjadi beban eksternal bagi pihak lain.
Contoh:
pertahanan nasional (manfaat eksternal)
penyediaan mesin yang yang menyebabkan polusi
udara (beban eksternal)
Alasan
timbulnya perbedaan antara barang publik dan barang pribadi
- Karena kegagalan mekanisme pasar
- Ditinjau dari proses penyedia barang publik
- Ditinjau dari permintaan barang publik
- Ditinjau dari ouput yang efisien
FREE
RIDER PROBLEM
Sebuah sistem yang meminta kontribusi
masyarakat secara sukarela untuk penyediaan dan pembiayaan barang publik akan
dapat berjalan apabila komunitas publiknya hanya terdiri dari beberapa individu
Contoh:
Sekelompok orang penghuni apartemen mewah yang
mempunyai kepentingan dalam perbaikan jalan dan proteksi keamanan
Lanjutan;
Faktor pndukung kompromi untuk mendanai secara
bersama-sama, proses kesepakatan yang tidak rumit dan adanya ketertarikan moral
diantara mereka
Hal ini akan sulit terjadi jika jumlah orang
yang terlibat dalam pengambilankeputusan bertambah dan informasi tentang selera
dan kemampuan ekonomi kurang
Eksternalitas
adalah kerugian atau keuntungan yang diderita
atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak
tercermin dalam harga pasar
adalah suatu efek samping dari suatu tindakan
pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang
merugikan
Efek samping dari suatu kegiatan atau
transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects, external economic)
maupun negatif (negative external effects, external diseconomic). Dalam
kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara
bersamaan dan simultan.
Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas
hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau
segolongan orang lain) tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul
inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.
JENIS-JENIS
EKSTERNALITAS
Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat
interaksi ekonomi berikut ini (Pearee dan Nash, 1991; Bohm, 1991) :
- Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other producers)
- Efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen (effects of producers on consumers)
- Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers)
- Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (effects of consumers on producers)
KONSEP
EKSTERNALITAS
Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang
konsep eksternalitas dalam dua pengertian yang berbeda :
•
Eksternalitas
yang bisa habis (a deplatable externality)
adalah
suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or
bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu
tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain.
•
Eksternalitas
yang tidak habis (an udeplatable externality)
adalah
suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public goods) yang mana
barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi orang lain.
Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan
mengurangi konsumsi bagi yang lainnya.
EFISIENSI
PASAR
adalah suatu keadaan apabila suatu pasar sudah
dapat mengalokasikan seluruh sumber-sumber daya yang pada umumnya secara
efisien
FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB EKSTERNALITAS
Eksternalitas timbul pada dasarnya karena
aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan
lingkungan.
Karakteristik barang atau sumber daya publik,
ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana
unsur hak pemilikan atau pengusahaan sumber daya (property rights) tidak
terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka
eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini
dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap
ekonomi terutama dalam jangka panjang.
Ad.
Keberadaan Barang Publik
Barang publik (public goods)
adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh
individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang
tersebut.
Selanjutnya, barang publik sempurna (pure
public good) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah
dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.
Ad.
Ketidak Sempurnaan Pasar
Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika
salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property
rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi
pada pasar yang tidak sempuna (Inperfect Market) seperti pada kasus monopoli
(penjual tunggal).
Ad.
Kegagalan Pemerintah
Sumber ketidakefisienan atau eksternalitas
tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan
pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena
kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang
tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk
mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik.
Rent
seeking
Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa
dalam berbagai bentuk :
- Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) melakukan loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka
- Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.
- Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang emmpunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan atuan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas.
EKSTERNALITAS
DAN INEFISIENSI PASAR
Mengapa eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan
sumber-sumber secara tidak efisien.
Eksternalitas
negatif dan positif dalam produksi maupun konsumsi
•
Eksternalitas
negative dari produksi
Pengertian
eksternalitas negatif lebih kurang adalah efek samping yang negatif dari suatu
tindakan dari pelaku ekonomi (katakanlah suatu perusahaan) yang di derita oleh
pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut (bystander)
•
Eksternalitas
Positif dari Produksi
Yang
dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu
tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya
kompensasi dari pihak yang diuntungkan
•
Eksternalitas
dalam konsumsi
Sejauh
ini, eksternalitas yang telah kita bahas hanya eksternalitas yang berkaitan
dengan kegiatan produksi. Selain itu masih ada eksternalitas yang terkandung
dalam kegiatan konsumsi.
Solusi
Swasta Terhadap Eksternalitas
Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja
yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihak-pihak
nonpemerintah, baik itu pribadi/kelompok maupun perusahaan/ organisasi
kemasyarakatan. Untuk mudahnya, kita sebut saja pihak-pihak nonpemerintah
tersebut sebagai pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada dasarnya, tujuan yang
hendak dicapai yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi
yang optimum secara sosial
JENIS-JENIS
SOLUSI SWASTA
- Internalisasi eksternalitas, bisa diatasi dengan penegakan atau peningkatan standar moral, atau ancaman penerapan sanksi sosial
- Derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas.
- Dengan membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama mereka memang untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan , mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas
- Penyusunan kontrak atau perjanjian di antara pihak-pihak yang menaruh kepentingan.
TEORAMA
COASE
Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema
Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase-yang
menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu
syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan
negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah
eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang
memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya
jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah
eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.
Teorema Coase menyatakan bahwa pelaku-pelaku
ekonomi pribadi/swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang
muncul diantara mereka. Terlepas dari distribusi hak pada awalnya, pihak-pihak
yang berkepentingan selalu berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan
semua pihak, dan merupakan pemecahan yang efisien.
MENGAPA
SOLUSI SWASTA TIDAK SELALU BERHASIL
•
Logika
teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan
yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi
swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu
masalah yang bersumber dari eksternalitas. Teorema Coase ternyata hanya
berlaku, jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala
untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Itu berarti, peluang kesepakatan
memang selalu terbuka, namun hal itu tidak selalu bisa diwujudkan.
•
Kesepakatan
untuk mengatasi persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai, jika
pihak-pihak yang terlibat diharuskan menanggung biaya-biaya transaksi. Yang disebut
sebagai biaya-biaya transaksi (transaction costs) adalah berbagai bentuk biaya
yang harus dibayar, ketika pihak-pihak yang berkepentingan itu tengah menjalani
negoisasi atau tawar menawar
KEBIJAKAN
PUBLIK UNTUK MENGATASI EKSTERNALITAS
- REGULASI
Pemerintah
dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku
tertentu dari pihak-pihak tertentu
- PAJAK PIGOVIAN DAN SUBSIDI
Selain
menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat
menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang
dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial.
Contoh,
seperti telah disinggung diatas pemerintah dapat menginternalisasikan
eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang
menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk
kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.
- IZIN POLUSI YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN
Satu
keuntungan dari berkembangnya pasar hak berpolusi ini, adalah alokasi/pembagian
awal izin berpolusi dikalangan perusahaan tidak akan menjadi masalah, jika
ditinjau dari sudut pandang efisien ekonomi. Logika yang melatarbelakangi
kesimpulan tersebut mirip dengan mendasari teorema Coase. Perusahaan-perusahaan
yang paling mampu menurunkan polusi akan menjual haknya berpolusi, sedangkan
perusahaan yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan polusi, akan
menjadi pembelinya. Selama pasar hak berpolusi ini dibiarkan bekerja dengan
bebas, maka alokasi akhirnya akan lebih efisien dibanding alokasi awalnya,
terlepas dari sebaik apa pun alokasi awal tersebut.
PAJAK
Definisi Pajak
•
Sommerfeld (1993)
Pengalihan sumber
dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun
wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa
menerima imbalan langsung secara proposional, agar dapat menjalankan tugas
pemerintahan.
•
Soemitro (2006)
Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapatdipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditujukkan
dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
•
Unsur-Unsur Pajak
1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal langsung dari negara
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara
PAJAK
Pajak adalah
iuran/pungutan wajib yang dapat dipaksakan,karena berdasarkan UU dan tidak
adakontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakanuntuk membiayai pengeluaran pemerintah
yang bersifatumum
Fungsi Pajak
1. Fungsi Budgeter
•
Pajak sebagai
alat untuk membiayai pengeluaran2 pemerintah.
2. Fungsi Reguler
•
Pajak sebagai
alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial & ekonomi, ex. Pajak minuman keras, pajak barang2 mewah,
tarif ekspor 0 %
Teori Pemungutan
Pajak
1. Teori Asuransi
•
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya.
Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara yang diibaratkan
suatu premi asuransi karena memeroleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
•
Dalam teori ini, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada
kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap
Negara, makin tinggi pajak yang dibayar.
3. Teori Bakti
•
Pada teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada hubungan rakyat dengan
negara. Sebagai perwujudan rasa bakti rakyat kepada negara, maka rakyat harus
membayar pajak kepada negara.
4. Teori Daya Beli
•
Memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk negara.
Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.
5. Teori Daya Pikul
•
Pemungutan pajak didasarkan pada daya pikul (kekuatan) masing-masing
wajib pajak. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua
pendekatan, yaitu:
•
a. Unsur obyektif
•
Berdasarkan unsur obyektif, untuk memungut pajak yang dilihat adalah
besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
•
b. Unsur subyektif
•
Dalam memungut pajak yang harus diperhatikan adalah besarnya kebutuhan
materi yang harus dipenuhi seseorang.
Pajak Daerah
1. Pajak Provinsi,
diantaranya:
•
Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
•
Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
•
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
•
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
2. Pajak Kab/Kota,
diantaranya:
•
Pajak hotel
•
Pajak restoran
•
Pajak hiburan
•
Pajak reklame
•
Pajak penerangan jalan
•
Pajak pengambilan bahan galian golongan C
•
Pajak parkir
•
Pajak lain-lain
Stelsel Pajak
1. Stelsel Nyata (Riel
Stelsel)
•
Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang nyata,
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu
sesudah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel Anggapan(Fictive
Stelsel)
•
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya penghasilan tahun 2007 dianggap sama dengan penghasilan
tahun 2006, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang
terhutang untuk tahun pajak berjalan.
3. Stelsel Campuran
•
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak
menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, apabila besarnya
pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan,
kelebihannya dapat diminta kembali.
Sistem Pemungutan Pajak
1. Official
Assessment System
•
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)
untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya:
(1) Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus, (2) WP bersifat pasif,
(3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
2. Self Assessment
System
•
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan
besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: (1) Wewenang penentuan besarnya pajak
terutang ada pada WP, (2) WP bersifat aktif (menghitung, menyetor, melaporkan),
(3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding
System
•
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga
(bukan fiskus dan WP) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Tarif Pajak
1.Tarif Proporsional
•
Tarif
pemungutan pajak dengan prosentase
tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah
•
Contoh: penyerahan barang kena pajak di daerah pabean dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebesar 10 %.
2. Tarif Tetap
•
Tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau
dollar) bersifat tetap walaupun Objek Pajaknya jumlahnya berbeda-beda
•
Contoh:
•
Pengenaan bea meterai pada PP No. 24 tahun 2000,
dimana tarif bea meterai Rp 3000,00 dan
Rp 6000,00
3. Tarif Pajak
Progresif
Tarif
pemungutan pajakdengan prosentase yang semakin besar
bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar , ex. Pasal 17 UU PPh
WP orang pribadi dalam
negeri
Lapisan
Penghasilan Kena Pajak
|
Tarif Pajak
|
Sampai dengan Rp 50.000.000
|
5 %
|
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00
|
15 %
|
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00
|
25 %
|
Di atas Rp 500.000.000,00
|
30 %
|
Menurut Kenaikan prosentase
tarifnya, tarif progresif dibagi:
- Tarif progresif progresif (semakin besar)
- Tarif progresif tetap
- Tarif progresif degresif (semakin kecil)
4. Tarif Pajak
Degresif
•
Tarif pemungutan pajakdengan prosentase semakin kecil bila jumlah yang
menjadi dasar pengenaan pajak semakin
besar .
•
Contoh:
•
Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang
akan diterima oleh ahli waris, maka tarif bea atau pajak atas warisan makin
kecil.
PENGELUARAN NEGARA
TEORI
PENGELUARAN NEGARA
¨ Musgrave dan Rostow
¤ Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan
tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara
n
Pada tahap
awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk
investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana
jalan, kesehatan, pendidikan, dll
n
Pada tahap
menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan
ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang
n
Pada tahap
lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan,
kesehatan, jaminan sosial dsb.
¨ Wagner
¤ Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju,
disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan
meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.
¤ Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja
terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari
suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di
sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat,
industri, hukum, pendidikan, dll
¨ Peacock dan Wiseman
¤ Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran
negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus
membayar pajak lebih besar
¤ Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar
pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah
pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk
menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah
tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat
¤ Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya
perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara
tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan
penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.
¨ Peacock dan Wiseman
¤ Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan
perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini
membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat.
Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan
perkembangan perekonomian menjadi terkendala.
¤ Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja.
Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai
pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak
tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.
¤ Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan
turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi
dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta
akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum
perang
KEWAJIBAN
NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN PENGELUARAN NEGARA
¨ Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan
kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat,
mencakup:
¤ mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan
keamanan negara
¤ menyediakan dan memelihara fasilitas untuk
kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk
n
fakir miskin
n
jompo
n
yatim piatu
n
masyarakat
miskin
n
pengangguran
¤ menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan
¤ menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan
¨ Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya,
pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada
saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah
MACAM-MACAM
PENGELUARAN NEGARA
• Menurut Organisasi
– Pemerintah Pusat
– Pemerintah Propinsi
– Pemerintah Kabupaten/Kota
• Menurut Sifat
– Pengeluaran Investasi
– Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja
– Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat
– Pengeluaran Penghematan Masa Depan
– Pengeluaran Yang Tidak Produktif
PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat
dibedakan menjadi:
¨ Pengeluaran untuk Belanja
¤ Belanja Pemerintah Pusat
n
Belanja
Pegawai
n
Belanja
Barang
n
Belanja Modal
n
Pembayaran
Bunga Utang
n
Subsidi
n
Belanja Hibah
n
Bantuan
Sosial
n
Belanja
Lain-lain
¤ Dana yang dialokasikan ke Daerah
n
Dana
Perimbangan
n
Dana Otonomi
Khusus dan Penyesuaian
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat
dibedakan menjadi:
¨ Pengeluaran untuk Pembiayaan
¤ Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
¤ Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
¤ Pembiayaan lain-lain
PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara
dibedakan menjadi:
¨ Pengeluaran untuk Belanja
¤ Belanja Operasi, yang terdiri dari
n
Belanja
Pegawai
n
Belanja Barang
dan jasa
n
Belanja
Pemeliharaan
n
Belanja
perjalanan Dinas
n
Belanja
Pinjaman
n
Belanja
Subsidi
n
Belanja Hibah
n
Belanja
Bantuan Sosial
n
Belanja
Operasi Lainnya
¤ Belanja Modal, terdiri dari:
n
Belanja Aset
Tetap
n
Belanja aset
lain-lain
n
Belanja tak
terduga
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara
dibedakan menjadi:
¨ Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa,
terdiri dari
¤ Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
¤ Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
¤ Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota
¤ Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
¤ Pembayaran Pokok Pinjaman
¤ Penyertaan modal pemerintah
¤ Belanja investasi Permanen
¤ Pemberian pinjaman jangka panjang
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara
dibedakan menjadi:
¨ Pengeluaran untuk Belanja
¤ Belanja Operasi, yang terdiri dari
n
Belanja
Pegawai
n
Belanja
Barang dan jasa
n
Belanja
Pemeliharaan
n
Belanja
perjalanan Dinas
n
Belanja
Pinjaman
n
Belanja
Subsidi
n
Belanja Hibah
n
Belanja
Bantuan Sosial
n
Belanja
Operasi Lainnya
¤ Belanja Modal, terdiri dari:
n
Belanja Aset
Tetap
n
Belanja aset
lain-lain
¤ Belanja tak terduga
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara
dibedakan menjadi:
¨ Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri
dari
¤ Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan
¤ Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan
¤ Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan
¤ Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
¤ Pembayaran Pokok Pinjaman
¤ Penyertaan modal pemerintah
¤ Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah
Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya
JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA
PENGELUARAN
INVESTASI
¤ Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan
dan ketahanan ekonomi di masa datang
¤ Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol,
pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll
PENGELUARAN
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
¤ Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja,
serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat
PENGELUARAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
¤ Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung
terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat
menjadi bergembira
¤ Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat
rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll
PENGELUARAN
PENGHEMATAN MASA DEPAN
¤ Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung
bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran
pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang
¤ Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan
masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll
PENGELUARAN YANG
TIDAK PRODUKTIF
¤ Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara
langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah
¤ Misalnya pengeluaran untuk biaya perang
PENGELUARAN
NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN
¨ Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya
terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain
¤ Sektor produksi
¤ Sektor distribusi
¤ Sektor konsumsi masyarakat
¤ Sektor keseimbangan perekonomian
PENGARUH PENGELUARAN
NEGARA TERHADAP SEKTOR PRODUKSI
¨ Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa
¨ Dilihat secara agregat pengeluaran negara
merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain
(man, machine, material, method, management)
¨ Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan
jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang
dibutuhkan pemerintah.
¨ Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan
akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan
akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas
produksi akan meningkat.
PENGARUH PENGELUARAN
NEGARA TERHADAP SEKTOR DISTRIBUSI
¨ Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa
¨ Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat
menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang
dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll
¨ Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA
membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik
(paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik,
diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang
akan datang
¨ Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk
keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda.
Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih
baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk
meningkatkan tara hidupnya.
PENGARUH PENGELUARAN
NEGARA TERHADAP SEKTOR KONSUMSI MASYARAKAT
¨ Pengeluaran negara secara langsung atau tidak
langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa
¨ Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk
subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati
suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan
mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi
¨ Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan
menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi
masyarakat terhadap BBM turun
PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN
• Untuk mencapai target-target peningkatan PDB,
pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara.
• Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran
negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur
tingkat employment (menuju full employment)
• Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai
pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit
anggaran
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA
¨
Analisis
kebijakan program pengeluaran negara diperlukan untuk mengetahui tingkat
efisiensi dan equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara.
¨
Analisis
kebijakan pengeluaran negara dapat dilakukan melalui 09 tahap kegiatan,
mencakup:
¤ perlunya program pengeluaran negara
¤ kegagalan pasar yang terjadi pada program
pengeluaran negara
¤ alternatif-alternatif intervensi pemerintah
melalui program pengeluaran negara
¤ rancangan feature khusus dari program pengeluaran
negara
¤ respon sektor swasta
¤ konsekuensi efisiensi
¤ trade-off efisiensi-ekuiti
¤ sasaran kebijakan publik
¤ proses politik
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA:
PERLUNYA PROGRAM PENGELUARAN NEGARA
PERLUNYA PROGRAM PENGELUARAN NEGARA
¨
Analisis
kebijakan program pengeluaran negara dapat diawali dengan melakukan investigasi
terhadap
¤ riwayat dari program tersebut, apa yang
melatarbelakangi program tersebut
¤ lingkungan sekitar atau kondisi yang membentuk dan
mempengaruhi program tersebut
¤ Siapa yang menjadi target dari program tersebut
¤ Kebutuhan apa yang ingin dicapai dari program
tersebut
¨
Sebagai
contoh, program pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai
(BLT) pada tahun 2005:
¤ Program tersebut dipicu kenaikan harga BBM di
pasar internasional yang jauh melampaui prakiraan harga BBM yang ditetapkan
pemerintah dalam APBN 2005
¤ Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan subsidi BBM
yang dikeluarkan pemerintah menjadi membengkak, sementara pengguna BBM,
terutama premium ke atas, adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Hanya
sedikit masyarakat kelas bawah yang menikmati subsidi BBM
¤ Untuk mengurangi biaya subsidi BBM, pada 1 Oktober
2005 pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM telah diprediksi akan memicu
kenaikan harga barang-barang lain, termasuk barang kebutuhan pokok masyarakat.
¤ BLT dirancang untuk membantu masyarakat kelas
bawah untuk memperkecil kesulitan hidup, berkaitan dengan kenaikan harga-harga
barang
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: ANALISIS KEGAGALAN PASAR
¨
Pada tahap
ini perlu dicari jawaban atas pertanyaan: apakah terjadi kegagalan pasar
sehingga pemerintah perlu turun tangan dengan program pengeluaran tersebut?
¨
Dalam contoh
kasus program BLT, telah terjadi kegagalan pasar di mana pasar tidak dapat
mengendalikan harga BBM di pasar internasional.
¨
Kenaikan
harga BBM di pasar internasional mengakibatkan perbedaan harga BBM dalam negeri
dengan harga BBM di pasar internasional semakin besar, yang selanjutnya
berdampak subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: ALTERNATIF INTERVENSI PEMERINTAH
¨
Pemerintah
perlu mencari alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar
yang ada, dengan memperhatikan dampak dari masing-masing alternatif:
¨
Alternatif
intervensi pemerintah dapat berupa:
¤ Apabila diproduksi oleh pemerintah,
alternatif kebijakan antara lain:
n distribusi gratis
n distribusi dengan harga di bawah harga produksi
n distribusi dengan harga sama dengan harga produksi
¤ Apabila Produksi oleh swasta/private, alternatif
kebijakan antara lain:
n Subsidi pemerintah untuk produsen
n Subsidi pemerintah untuk konsumen
n Distribusi langsung dari pemerintah
n Aturan pemerintah
¨
Dalam kasus
program BLT, beberapa alternatif dapat ditempuh pemerintah:
¤ Pemerintah tidak melakukan kebijakan apa-apa,
harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan:
n kenaikan harga BBM di pasar internasional akan
menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM membengkak
n tidak ada kenaikan harga BBM, serta harga
barang-barang lainnya
n Kenaikan subsidi dinikmati masyarakat kelas
menengah ke atas, sementara hanya sedikit dari masyarakat kelas bawah yang ikut
menikmati subsidi BBM
¤ Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri, tanpa
memberikan BLT kepada masyarakat miskin:
n Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat
ditekan
n Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga
barang-barang lain
n Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama
masyarakat kelas bawah paling menderita dengan adanya kebijakan ini
¨
Dalam kasus
program BLT, beberapa alternatif dapat ditempuh pemerintah:
¤ Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri, tanpa
memberikan BLT kepada masyarakat miskin:
n Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat
ditekan
n Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga
barang-barang lain
n Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama
masyarakat kelas bawah.
n Untuk mengurangi penderitaan masyarakat kelas
bawah/miskin, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: RANCANGAN DENGAN FITURE KHUSUS
¨
Setelah
dipilih satu alternatif intervensi pemerintah melalu program pengeluaran
negara, perlu dilihat bagaimana rancangan rinci dari program yang dipilih
¨
Perlu ada
keterbukaan dan efisiensi dalam rancangan program, tentang:
¤ siapa yang menjadi target program?
¤ apa bentuk programnya?
¤ bagaimana program tersebut akan dilaksanakan?
¤ siapa yang bertanggungjawab melaksanakan program
tersebut?
¤ dimana program tersebut akan dilaksanakan?
¤ kapan program tersebut akan dilaksanakan?
¨
Dalam kasus
program BLT,
¤ yang menjadi target program adalah masyarakat
miskin. Di sini perlu ada kejelasan kriteria-kriteria masyarakat miskin itu
seperti apa
¤ bentuk programnya berupa pemberian uang tunai
secara langsung
¤ program tersebut akan dilaksanakan dengan membuat
kriteria tentang keluarga miskin, mengidentifikasi keluarga miskin, menghitung
kebutuhan pengeluaran program, mendistribusikan uang tunai kepada keluarga
miskin
¤ yang bertanggungjawab melaksanakan program:
¨ penentuan kriteria keluarga miskin oleh Menko
Ekuin, Bapenas, dan BPS
¨ identifikasi keluarga miskin oleh BPS
¨ pendistribusian keluarga miskin oleh kantor pos
¤ pendistribusian bantuan langsung tunai oleh kantor
pos
¤ program BLT dilaksanakan segera setelah kenaikan
BBM
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: RESPON SEKTOR SWASTA
¨
Menilai
respon sektor swasta terhadap kebijakan program pemerintah merupakan bagian
yang sulit untuk dikerjakan
¨
Dalam sistem
perekonomian campuran, pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengatur perilaku
masyarakat atas suatu kebijakan pemerintah
¨
Pihak swasta
dapat saja merespon negatif terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus BLT,
banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tidak mendidik
masyarakat. Banyak masyarakat yang mengaku miskin dengan memanipulasi kondisi
mereka sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagai keluarga miskin
¨
Dalam menilai
konsekuensi dari suatu program, perlu dilihat konsekuensi jangka pendek dan
jangka panjang. Seberapa jauh BLT dapat membantu masyarakat miskin? Berapa lama
BLT harus diberikan? Bagaimana dampak BLT terhadap kondisi keuangan negara?
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: KONSEKUENSI EFISIENSI
¨
Hal yang
perlu dikaji dari suatu kebijakan pengeluaran pemerintah, apakah terjadi
peningkatan efisiensi atau inefisiensi setelah kebijakan tersebut
diimplementasikan?
¨
Efisiensi
bisa terjadi pada sektor produksi, bisa pula pada sektor konsumsi
¨
Kebijakan
pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan BLT diharapkan:
¤ penggunaan BBM akan menurun, yang berdampak
pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM juga akan turun
¤ penerimaan masyarakat miskin akan meningkat,
pengeluaran masyarakat akan meningkat
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: TRADE-OFF EFISIENSI-EKUITI
¨
Adakalanya,
suatu program pengeluaran pemerintah dapat membuat semua pihak bahagia, dalam
arti terjadi efisiensi dalam perekonomian, tidak ada pihak yang dirugikan
¨
Namun dalam
banyak hal, kebijakan pengeluaran pemerintah harus mengorbankan efisiensi untuk
membuat semua pihak bahagia, atau mengorbankan pihak-pihak tertentu agar
terjadi efisiensi
¨
Sebagai
contoh, pungutan atas pengguna jalan tol merupakan kebijakan yang mengorbankan
efisiensi, karena penggunanya tidak sebanyak kalau pungutan ditiadakan. Namun
pungutan tersebut dinilai adil, karena pengguna harus membayar pungutan, yang
tidak menggunakan tidak dikenai biaya.
¨
Contoh lain,
kenaikan TDL membuat pengguna listrik akan berhemat sehingga terjadi efisiensi
penggunaan listrik, namun kurang adil, karena ada sebagian masyarakat yang
tidak dapat menikmati listrik karena adanya kenaikan tersebut.
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: SASARAN KEBIJAKAN PUBLIK
¨
Adakalanya,
kebijakan publik dibuat bukan hanya didasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi
dan keadilan/distribusi saja, tetapi ada tujuan-tujuan khusus yang lain,
misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, membantu sektor informal,
dsb.
¨
Dalam hal
demikian, analisis kebijakan pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk
mengukur seberapa jauh keberhasilan program untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: PROSES POLITIK
¨
Dalam negara
yang demokratis, perancangan program kebijakan pengeluaran pemerintah akan
melibatkan banyak kelompok, dengan kepentingan yang berbeda
¨
Program yang
dibuat (merupakan hasil kompromi) biasanya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang
terlibat, terutama pihak-pihak yang memiliki mayoritas suara
¨
Analisis
proses politik dari suatu kebijakan akan memberikan pemahaman yang lebih baik,
kenapa program tersebut ada, kenapa program dibuat seperti itu, dsb.