xxx umam

ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Definisi ilmu keuangan negara

1. RICHARD  A. MUSGRAVE, adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah  kompleks  yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah

2. BUCHANAN, adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit
3. CARL C. PLEHN, adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah
4. M. SOEPARMOKO, adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta dengan pengaruh-pengaruhnya dalam perekonomian negara
5. SOETRISNO PH, adalah ilmu yang mempelajari dan menelaah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara

administrasi keuangan Negara

Keseluruhan proses penerimaan keuangan negara dan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi negara serta pencapaian tujuan negara (menyangkut tugas pokok dan fungsi negara)

keuanganNegara

“Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”

Ilmu Keuangan Negara (Public Finance / Government Finance) merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan negara, serta pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi.

Fokus utama dari Keuangan Negara adalah mempelajari pengaruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi, seperti:

1. pertumbuhan ekonomi
2. stabilitas harga barang/jasa
3. penciptaan lapangan kerja
4. pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
5. dll

What Public Finance Administration is not?

Public finance administration is not Private Finance Adminsitration, Public Finance, Macroeconomics, or Public Budgeting.

—  Private finance àkonsentrasi  pada penanganan aset dan kewajiban individu dan bisnis untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan melalui penjualan barang dan jasa.

—  Public Finance à konsentrasi dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan sektor publik berdampak pada ekonomi swasta, khususnya alokasi, distribusi, dan dampak pengaturan dari anggaran publik.

—  Macroeconomics à berkaitan dengan perilaku ekonomi nasional, fiskal, dan rekomendasi kebijakan keuangan.

—  Public Budgeting à Konsentrasi dengan keputusan atau kebijakan untuk mengalokasikan sumber-sumber.

Elemen-Elemen Kunci Dari Administrasi Keuangan Publik

1. Public Organizations

                - Legal Constraints (Batasan Legal)

                - Political Circumstances  (Keadaan Politis)

2. Konsep Financial/Keuangan

3. Particular Techniques

Dasar – Dasar Administrasi Keuangan Publik

1. Hukum : Persyaratan, otorisasi, dan larangan-larangan
2. Political circumstances : Proses penganggaran
3. Teknik-teknik : terdapat pada masing-masing pejabat publik, ex. Akuntansi publik.
4. Pengaturan Organisasi : dengan konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. (legislatif, eksekutif, pejabat pengelola keuangan, atau alokasi pertanggungjawaban bagi badan-badan operasional)

RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA

1. Pendekatan dari sisi Obyek
1. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang:fiskal, moneter, kekayaan negara yang dipisahkan

b.      segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara

2. Pendekatan dari sisi Subyek

Keuangan negara meliputi seluruh obyek yang dimiliki negara, dikuasai oleh:

•       Pemerintah pusat

•       Pemerintah daerah

•       Perusahaan negara

•       Perusahaan daerah

•       Badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

3. Pendekatan dari sisi Proses

Keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek, mulai dari:

•       perumusan kebijakan

•       pengambilan keputusan,

•       perencanaan

•       pengorganisasian

•       pelaksanaan, sampai dengan

•       pertanggungjawaban

4.       Pendekatan dari sisi Tujuan

Keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkait dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

5. Pendekatan dari sisi Administratif
1. Keuangan negara, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencakup :

—  Penerimaan Negara (Revenue)

—  Belanja Negara (Expenditure)

—  Defisit/surplus (Overall Balance)

—  Pembiayaan (Financing)

2. Surplus terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih kecil dari Penerimaan Negara.
3. Defisit terjadi apabila total belanja negara pada suatu periode tertentu (satu tahun) lebih besar dari Penerimaan Negara
4. Apabila terjadi defisit maka diperlukan pembiayaan, yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan atau defisit yang terjadi

AZAS-AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

1. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan secara:

•       profesional

•       terbuka

•       bertanggung jawab

•       sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

2. Best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, mencakup:

akuntabilitas berorientasi pada hasil:

•       profesionalitas

•       proporsionalitas

•       keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

•       pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang   bebas dan mandiri

Orientasi Didalam Administrasi Keuangan Publik

Organisasi Publik memiliki tiga orientasi :

1. Pengendalian (Control) : Suatu orientasi kendali dicerminkan di (dalam) suatu konsentrasi usaha untuk memastikan bahwa organisasi melengkapi;menyudahi tugas spesifik dan anggota organisasi itu tidak menyimpang dari kebijakan pejabat
2. Manajemen (Management) : Suatu orientasi manajemen dicerminkan di dalam suatu konsentrasi usaha untuk mencapai daya guna dan tepat guna di dalam operasi sehari-hari dan, karenanya, perhatian yang diungkap kedalam detail operasional
3. Perencanaan (Planning) : Suatu orientasi perencanaan dicerminkan dalam  suatu konsentrasi usaha atas penentuan tujuan organisasi dan pilihan alat-alat untuk mencapai tujuan

Orientasi kendali memerlukan informasi seperti dalam mengambil tindakan tertentu atau tidak diambil.

Orientasi manajemen memerlukan ukuran dari hubungan input-output dan pemenuhan.

Orientasi perencanaan  memerlukan proyeksi peristiwa masa depan, visi tentang kemungkinan masa depan, dan alat-alat dalam menuju kemungkinan keberhasilan masa depan.

Sistem Administrasi Keuangan Publik

“Saling keterkaitan diantara elemen-elemen, teknik-teknik, serta hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pengelolaan keuangan publik, yang akan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan dalam sistem”

Ex. Konsekuensi atas subsidi harga BBM, akan berpengaruh pada kondisi ketersediaan sumber-sumber penerimaan pemerintah, atau menambah beban hutang pemerintah.

PERAN PEMERITAH DALAM SISTEM PEREKONOMIAN

PERAN PEMERINTAH

Sistem perekonomian ada dua yaitu system kapitalis dan system sosialis.

—  Sistem perekonomian kapitalisme yang murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu.

—  System perekonomian sosialis, menghendaki semua aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar.

—  System perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan sosialis

Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan.

System perekonomian yang mempunyai beberapa tujuan antara lain :

1. Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat.
2. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.
3. Membangun system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya.
4. Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi

Tujuan dari  pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif.

Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.

—  Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu :

1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman

2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama

3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.

Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.

BARANG PUBLIK

Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya

Contoh barang publik:

—  infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll

—  sistem pertahanan keamanan

—  sistem peradilan

—  Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan

Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya

Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll

Menurut Montesqieu ( klasik )

Kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.

PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

1. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
2. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
3. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.

4. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.

5. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya

6. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.

PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MODERN

1. PERAN ALOKASI

a)      Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.

b)      Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu

c)        Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan

2. PERAN DISTRIBUSI

a)      Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien.

b)      Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:

Perpajakan,subsidi,pengentasankemiskinan,transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin,bantuan pendidikan,bantuan kesehatan, dll

3. PERAN STABILISASI

a)      Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.

b)      Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal

c)       Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain

d)      Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif

inflasi terkendali

sistem keamanan terjamin

kepastian hukum terjaga

PERAN PEMERINTAH SECARA RIIL

Peran pemerintah di sektor riil yaitu

Pemerintah akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik, bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.

Di sektor fiskal,

Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan investasi.

Di sektor moneter,

Pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas pertukaran mata uang asing.

Hal-hal yang berkenaan dengan peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yaitu :

—  Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

—  Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

—  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat

SIMPULAN

Jadi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian , baik secara penuh maupun tidak penuh

Secara Penuh pemerintah sebagai :

Pemilih, Pengatur, Perencana, Pelaksana,Pengawas

Keterangan :

Penuh atau tidak tergantung sifat / sector pemerintah / swasta

3 kriteria penting yaitu :

1. strategis , proyek sector itu merupakan ukuran untuk kehidupan ekonomi social, hal tersebut menjadi barometer maju / tidaknya masalah ekonomi nasional.

2 . keamanan , seperti pabrik  senjata dan keamanan lain.

3 . politik ekonomi luar negeri, seperti ASEAN.

Secara Tidak penuh

Seperti yang ada pada pasal 33 ayat 2  “menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” tidak mutlak dikuasai oleh Negara , karena swasta dapat mengelolanya tetapi pemerintah sebagai pengawas, pengatur , dan perencana jalannya aktivitas tersebut.

ALASAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN KARENA KEGAGALAN PASAR

1. TIMBULNYA INFLASI & DEFLASI
2. TIMBULNYA GEJOLAK KETIDAKMERATAAN PENDAPATAN
3. ADANYA COLLECTIVE GOODS/PUBLIC GOODS
4. RISIKO PEMBIAYAAN YANG BESAR
5. MONOPOLI
6. KEGAGALAN BIROKRASI

PENERIMAAN NEGARA

1. Prinsip Penerimaan Negara

2. Sumber-sumber Penerimaan  Negara
3. Jenis-jenis Penerimaan Negara
4. Kebijakan Perpajakan Di  Indonesia

PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1 (13) :

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Artinya pemerintah berhak menggali sumber-sumber penerimaan negara guna membiayai belanja negara yang berkaitan dengan penyelenggaran kegiatan pemerintah.

UU No. 17 Tahun 2003, Pasal 1 (09) :

Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara

Artinya wujud pendapatan negara (revenue government) berupa uang (cash) sebagai penerimaan negara. Masuk kas negara berarti tercacat dalam akuntansi atau pembukuan kas umum negara.

TEORI PENERIMAAN NEGARA

Pendapatan negara mempunyai 2 fungsi a.l:

1. Fungsi Budgetair  (fungsi anggaran)

                pendapatan sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Reguler (fungsi mengatur)

                pendapatan negara sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah bidang sosial ekonomi

PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

Setiap pemungutan pendapatan negara oleh pemerintah pusat maupun daerah hendaknya tidak menimbulkan hambatan-hambatan di masyarakat.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pendapatan negara a.l:

1. Berdasarkan keadilan, sesuai tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, tidak membeda-bedakan.
2. Berdasarkan ungang-undang
3. Tidak mengganggu perekonomian
4. Tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian
5. Harus efisien
6. Harus sederhana, sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA

1. Pajak
2. Retribusi
3. Keuntungan BUMN/BUMD
4. Denda dan Sita
5. Pencetakan Uang
6. Pinjaman
7. Sumbangan, Hadiah, royalti dan Hibah
8. Penyelenggaraan Undian  Berhadiah

Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya.

Jenis pajak di Indonesia:

Pajak Pusat:

Pajak Daerah:

¡  Jenis pajak di Indonesia:

¢  Pajak Pusat:

—  Pajak Penghasilan (PPh)

—  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

—  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)

—  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

—  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

—  Bea Meterai

—  Bea Masuk

—  Cukai

—  Pajak Ekspor

¡  Jenis pajak di Indonesia:

¢  Pajak Daerah:

—  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

—  Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

—  Pajak Reklame

—  Pajak Hiburan

—  Pajak Bahan Bakar

¡  Retribusi

¡  Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.

¡  Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll

¡  Keuntungan BUMN/BUMD

¡  Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN.

¡  Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.

¡  Denda dan Sita

¡  Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah

¡  Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll

¡  Pencetakan Uang

¡  Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah.

¡  Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi

¡  Pinjaman

¡  Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.

¡  Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.

¡  Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri

¡  Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu

¡  Sumbangan, Hadiah, royalti dan Hibah

¡  Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah

¡  Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri

¡  Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah.

¡  Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah

¡  Penyelenggaraan Undian  Berhadiah

¡  Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara

¡  Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.

¡  Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).

JENIS-JENIS PENERIMAAN PAJAK

ž  Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.06/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Modul Penerimaan Negara,

Penerimaan Negara terdiri dari:

1.      Penerimaan Perpajakan

2.      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3.      Penerimaan Hibah

4.      Penerimaan Pengembalian Belanja

5.      Penerimaan Pembiayaan

6.      Penerimaan perhitungan pihak ketiga

Ad. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan yang berasal dari PPH, PPN, PBB, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dll.

Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor

Ad. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain sumberdaya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP lainnya, misal:

ž  Penerimaan hasil penjualan barang inventaris yang tidak digunakan lagi

ž  Penerimaan hasil penyewaan barang milik negara

ž  Penerimaan hasil penyimpanan uang negara pada bank pemerintah atas jasa giro

ž  Penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan

ž  Hasil pungutan dari jasa pelayanan masyarakat

Ad. PENERIMAAN HIBAH

Adalah penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah luar negeri.

Penerimaan ini dapat berupa:

ž   uang (berupa rupiah, devisa atau surat berharga)

ž  barang (berupa barang bergerak: peralatan dan mesin, barang tidak bergerak: gedung dan bangunan)

ž   jasa tenaga ahli (jasa teknis, pendidikan, pelatihan)

Hibah LN biasanya sesuai denganperjanjian hibah antara pemerintah dengan badan pemberi hibah.

Ad. PENERIAMAAN PENGEMBALIAN BELANJA

Adalah seluruh penerimaan negara yang berasal dari pengembalian belanja tahun anggaran berjalan.

Pengembalian ini dapat terjadi karena:

Kelebihan pembayaran atas belanja yang dibebankan kepada negara yang diakibatkan kelalaian bendahara pengeluaran dalam melakukan pembayaran atau pembebanan akun sehingga harus dikembalikan ke kas negara.

Ad. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Adalah semua penerimaan negara yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN, antara lain dari penerimaan pinjaman dan hasil divestasi

Contoh penerimaan pembiayaan a.l:

ž  Penerimaan sisa anggaran lebih (SAL)

ž  Penerimaan hasil Privatisasi

ž  Penerimaan hasil penjualan aset program restrukturisasi

Ad. PENERIMAAN PERHITUNGAN PIHAK KETIGA

Adalah semua penerimaan negara yangberasal dari potongan penghasilan PNS serta setoran subsidi dan iuran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan.

Contoh:

ž  Penerimaan setoran PPK 10 % gaji PNS pusat/daerah

ž  Penerimaan  setoran PPK 2% iuran asuransi kesehatan propinsi/kabupaten/kota

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA
Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

¡  Penerimaan Pemerintah Pusat

¡  Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi

¡  Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ž  Penerimaan Pemerintah Pusat

¡  Penerimaan Negara dan Hibah

ž  Penerimaan Dalam Negeri

ž  Penerimaan perpajakan

ž  Penerimaan bukan pajak (PNBP)

ž  Bagian laba BUMN

ž  Lain-lain penerimaan yang sah

¡  Penerimaan Pembiayaan

ž  Pinjaman sektor Perbankan

ž  Pinjaman luar negeri

ž  Penjualan Obligasi Pemerintah

ž  Privatisasi BUMN

ž  Penjualan aset pemerintah

ž  Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi

¡  Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

ž  Pajak Daerah

ž  Retribusi Daerah

ž  Bagian laba BUMD

ž  PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

¡  Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

ž  Bagian daerah dari PBB dan BPHTB

ž  Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi

ž  Bagian daerah dari Sumber daya alam

ž  Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum

ž  Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

ž  Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi

¡  Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

ž  Pinjaman dari Pemerintah Pusat

ž  Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

ž  Pinjaman dari BUMN/BUMD

ž  Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank

ž  Pinjaman dari Luar Negeri

ž  Penjualan Aset Daerah

ž  Penerbitan Obligasi Daerah

ž  Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¡  Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:

ž  Pajak Daerah

ž  Retribusi Daerah

ž  Bagian laba BUMD

ž  PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

¡  Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari:

ž  Bagian daerah dari PBB dan BPHTB

ž  Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi

ž  Bagian daerah dari Sumber daya alam

ž  Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum

ž  Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

ž  Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

¡  Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari:

ž  Pinjaman dari Pemerintah Pusat

ž  Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya

ž  Pinjaman dari BUMN/BUMD

ž  Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank

ž  Pinjaman dari Luar Negeri

ž  Penjualan Aset Daerah

ž  Penerbitan Obligasi Daerah

BARANG PUBLIK

Merupakan nonrival in consumption

Artinya kuantitas barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dikonsumsi oleh konsumen lainnya (Heyman, 2002)

Sifat pokok barang publik:

Tidak dapat dimiliki, sehingga tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkannya

Karakteristik barang publik:

1. non rivalry (tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya)
2. Nonexcludability (tidak dapat dikecualikan)

NONRIVALRY

Artinya bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi oleh sejumlah orang secara bersama-sama, tanpa mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh konsumen lain

Atau satu orang dapat meningkatkan kepuasannya atas barang publik tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang juga akan menikmati barang yang sama

NONEXCLUDABILITY

Menggambarkan bahwa tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memenfaatkan barang publik,

Misal: pertahan keamanan

Pertahan keamanan merupakan contoh klasik dari barang publik, manfaatnya diperoleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan LN yang berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh masyarakat

SIFAT UMUM BARANG PUBLIK

1. Konsumsi barang publik oleh seseorang tidak mempengaruhi penawaran barang publik tersebut untuk dikonsumsi oleh orang lain (sifat ini disebut nonrivalry consumption) contoh: jalan raya
2. Meski penyedia barang menginginkan, setiap anggota masyarakat tidak akan dapat dibatasi ataupun dilarang untuk mengkonsumsi barang publik (sifat ini disebut nonexclusion)
3. Meski setiap orang mengkonsumsi jumlah yang sama atas barang publik, tidak ada persyaratan bahwa konsumsi ini dinilai atau dihargai oleh semua orang. Kontribusi seseorang atas penggunaan barang publik dapat berbeda-beda. Seseorang atau sekelompok orang  dapat saja terpaksa membayar lebih mahal akibat rendahnya kontribusi sebagian lainnya
4. Barang publik tidak disediakan secara eksklusif oleh pihak swasta. Penyediaan barang publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak berarti bahwa produksinya harus dilakukan oleh sektor publik, tapi mungkin disediakan oleh swasta kemudian pemerintah melakukan pembelian atas barang tersebut

PERBEDAAN BARANG PUBLIK DAN BARANG PRIBADI

Perbedaanya adalah pertukaran barang pribadi dalam mekanisme pasar tidak akan menghasilkan eksternalitas,sedangkan

Pertukaran barang publik selain menghasilkan manfaat eksternal juga dapat menjadi beban eksternal bagi pihak lain.

Contoh:

pertahanan nasional (manfaat eksternal)

penyediaan mesin yang yang menyebabkan polusi udara (beban eksternal)

Alasan timbulnya perbedaan antara barang publik dan barang pribadi

1. Karena kegagalan mekanisme pasar
2. Ditinjau dari proses penyedia barang publik
3. Ditinjau dari permintaan barang publik
4. Ditinjau dari ouput yang efisien

FREE RIDER PROBLEM

Sebuah sistem yang meminta kontribusi masyarakat secara sukarela untuk penyediaan dan pembiayaan barang publik akan dapat berjalan apabila komunitas publiknya hanya terdiri dari beberapa individu

Contoh:

Sekelompok orang penghuni apartemen mewah yang mempunyai kepentingan dalam perbaikan jalan dan proteksi keamanan

Lanjutan;

Faktor pndukung kompromi untuk mendanai secara bersama-sama, proses kesepakatan yang tidak rumit dan adanya ketertarikan moral diantara mereka

Hal ini akan sulit terjadi jika jumlah orang yang terlibat dalam pengambilankeputusan bertambah dan informasi tentang selera dan kemampuan ekonomi kurang

Eksternalitas

adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar

adalah suatu efek samping dari suatu tindakan pihak tertentu terhadap pihak lain, baik dampak yang menguntungkan maupun yang merugikan

Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif (positive external effects, external economic) maupun negatif (negative external effects, external diseconomic). Dalam kenyataannya, baik dampak negatif maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan.

Jadi yang dimaksud dengan eksternalitas hanyalah apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain) tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

JENIS-JENIS EKSTERNALITAS

Eksternalitas itu dapat terjadi dari empat interaksi ekonomi berikut ini (Pearee dan Nash, 1991; Bohm, 1991) :

1. Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain (effects of producers on other producers)
2. Efek atau dampak samping kegiatan produksi terhadap konsumen (effects of producers on consumers)
3. Efek atau dampak dari suatu konsumen terhadap konsumen lain (effects of consumers on consumers)
4. Efek akan dampak dari suatu konsumen terhadap produsen (effects of consumers on producers)

KONSEP EKSTERNALITAS

Baumol dan Oates (1975) menjelaskan tentang konsep eksternalitas dalam dua pengertian yang berbeda :

•          Eksternalitas yang bisa habis (a deplatable externality)

                adalah suatu dampak eksternal yang mempunyai ciri barang individu (private good or bad) yang mana jika barang itu dikonsumsi oleh seseorang individu, barang itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain.

•          Eksternalitas yang tidak habis (an udeplatable externality)

                adalah suatu efek eksternal yang mempunyai ciri barang publik (public goods) yang mana barang tersebut bisa dikonsumsi oleh seseorang, dan juga bagi orang lain. Dengan kata lain, besarnya konsumsi seseorang akan barang tersebut tidak akan mengurangi konsumsi bagi yang lainnya.

EFISIENSI PASAR

adalah suatu keadaan apabila suatu pasar sudah dapat mengalokasikan seluruh sumber-sumber daya yang pada umumnya secara efisien

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB EKSTERNALITAS

Eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan.

Karakteristik barang atau sumber daya publik, ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan-keadaan dimana unsur hak pemilikan atau pengusahaan sumber daya (property rights) tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi terutama dalam jangka panjang.

Ad. Keberadaan Barang Publik

Barang publik (public goods)

adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut.

Selanjutnya, barang publik sempurna (pure public good) didefinisikan sebagai barang yang harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat.

Ad. Ketidak Sempurnaan Pasar

Masalah lingkungan bisa juga terjadi ketika salah satu partisipan didalam suatu tukar manukar hak-hak kepemilikan (property rights) mampu mempengaruhi hasil yang terjadi (outcome). Hal ini bisa terjadi pada pasar yang tidak sempuna (Inperfect Market) seperti pada kasus monopoli (penjual tunggal).

Ad. Kegagalan Pemerintah

Sumber ketidakefisienan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure). Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan karena kepentingan pemerintah sendiri atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi. Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent seeking) melalui proses politik.

Rent seeking

Aksi pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam berbagai bentuk :

1. Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) melakukan loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan yang melindungi serta menguntungkan mereka
2. Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.
3. Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum tertentu yang emmpunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan atuan-aturan yang mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya. Praktek jenis ini bisa mendorong terjadinya eksternalitas.

EKSTERNALITAS DAN INEFISIENSI PASAR

Mengapa eksternalitas menyebabkan pasar mengalokasikan sumber-sumber secara tidak efisien.

Eksternalitas negatif dan positif dalam produksi maupun konsumsi

•          Eksternalitas negative dari produksi

                Pengertian eksternalitas negatif lebih kurang adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi (katakanlah suatu perusahaan) yang di derita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut (bystander)

•          Eksternalitas Positif dari Produksi

                Yang dimaksud dengan eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang diuntungkan

•          Eksternalitas dalam konsumsi

                Sejauh ini, eksternalitas yang telah kita bahas hanya eksternalitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain itu masih ada eksternalitas yang terkandung dalam kegiatan konsumsi.

Solusi Swasta Terhadap Eksternalitas

Dalam prakteknya, bukan hanya pemerintah saja yang perlu dan dapat mengatasi eksternalitas itu, melainkan juga pihak-pihak nonpemerintah, baik itu pribadi/kelompok maupun perusahaan/ organisasi kemasyarakatan. Untuk mudahnya, kita sebut saja pihak-pihak nonpemerintah tersebut sebagai pihak “pribadi” atau “swasta”. Pada dasarnya, tujuan yang hendak dicapai yakni untuk mendorong alokasi sumber daya agar mendekati kondisi yang optimum secara sosial

JENIS-JENIS SOLUSI SWASTA

1. Internalisasi eksternalitas, bisa diatasi dengan penegakan atau peningkatan standar moral, atau ancaman penerapan sanksi sosial
2. Derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan untuk mengatasi suatu eksternalitas.
3. Dengan membiarkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasinya. Motif utama mereka memang untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun dalam melakukan suatu tindakan , mereka juga sekaligus mengatasi eksternalitas
4. Penyusunan kontrak atau perjanjian di antara pihak-pihak yang menaruh kepentingan.

TEORAMA COASE

Ada sebuah pemikiran yang disebut teorema Coase (Coase therem) mengambil nama perumusnya, yakni ekonom Ronald Coase-yang menyatakan bahwa solusi swasta bisa sangat efektif seandainya memenuhi satu syarat. Syarat itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dapat melakukan negosiasi atau merundingkan langkah-langkah penanggulangan masalah eksternalitas yang ada diantara mereka, tanpa menimbulkan biaya khusus yang memberatkan alokasi sumber daya yang sudah ada. Menurut teorema Coase, hanya jika syarat itu terpenuhi, maka pihak swasta itu akan mampu mengatasi masalah eksternalitas dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya.

Teorema Coase menyatakan bahwa pelaku-pelaku ekonomi pribadi/swasta, dapat mengatasi sendiri masalah eksternalitas yang muncul diantara mereka. Terlepas dari distribusi hak pada awalnya, pihak-pihak yang berkepentingan selalu berpeluang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, dan merupakan pemecahan yang efisien.

MENGAPA SOLUSI SWASTA TIDAK SELALU BERHASIL

•          Logika teorema Coase memang meyakinkan, namun tidak selamanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam prakteknya, kita tahu bahwa pelaku-pelaku ekonomi swasta/pribadi seringkali gagal memperoleh pemecahan yang efisien, atas suatu masalah yang bersumber dari eksternalitas. Teorema Coase ternyata hanya berlaku, jika pihak-pihak yang berkepentingan tidak dihadapkan pada kendala untuk mencapai dan melaksanakan kesepakatan. Itu berarti, peluang kesepakatan memang selalu terbuka, namun hal itu tidak selalu bisa diwujudkan.

•          Kesepakatan untuk mengatasi persoalan eksternalitas seringkali gagal dicapai, jika pihak-pihak yang terlibat diharuskan menanggung biaya-biaya transaksi. Yang disebut sebagai biaya-biaya transaksi (transaction costs) adalah berbagai bentuk biaya yang harus dibayar, ketika pihak-pihak yang berkepentingan itu tengah menjalani negoisasi atau tawar menawar

KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENGATASI EKSTERNALITAS

1. REGULASI

                Pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu

2. PAJAK PIGOVIAN DAN SUBSIDI

                Selain menerapkan regulasi, untuk mengatasi eksternalitas, pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada pendekatan pasar, yang dapat memadukan insentif pribadi/swasta dengan efisiensi sosial.

                Contoh, seperti telah disinggung diatas pemerintah dapat menginternalisasikan eksternalitas dengan menggunakan pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, dan sebaliknya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang memunculkan eksternalitas positif.

3. IZIN POLUSI YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN

                Satu keuntungan dari berkembangnya pasar hak berpolusi ini, adalah alokasi/pembagian awal izin berpolusi dikalangan perusahaan tidak akan menjadi masalah, jika ditinjau dari sudut pandang efisien ekonomi. Logika yang melatarbelakangi kesimpulan tersebut mirip dengan mendasari teorema Coase. Perusahaan-perusahaan yang paling mampu menurunkan polusi akan menjual haknya berpolusi, sedangkan perusahaan yang harus mengeluarkan biaya besar untuk menurunkan polusi, akan menjadi pembelinya. Selama pasar hak berpolusi ini dibiarkan bekerja dengan bebas, maka alokasi akhirnya akan lebih efisien dibanding alokasi awalnya, terlepas dari sebaik apa pun alokasi awal tersebut.

PAJAK

Definisi Pajak

•          Sommerfeld (1993)

Pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa menerima imbalan langsung secara proposional, agar dapat menjalankan tugas pemerintahan.

•          Soemitro (2006)

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapatdipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

•          Unsur-Unsur Pajak

1. Iuran dari rakyat kepada negara

2. Berdasarkan Undang-Undang

3. Tanpa jasa timbal langsung dari negara

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

PAJAK

Pajak adalah iuran/pungutan wajib yang dapat dipaksakan,karena berdasarkan UU dan tidak adakontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk, yang digunakanuntuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifatumum

Fungsi Pajak

1. Fungsi Budgeter

•          Pajak sebagai alat untuk membiayai pengeluaran2 pemerintah.

2. Fungsi Reguler

•          Pajak sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial  & ekonomi, ex. Pajak minuman keras, pajak barang2 mewah, tarif ekspor 0 %

Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi

•          Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak kepada negara yang diibaratkan suatu premi asuransi karena memeroleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

•          Dalam teori ini, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang dibayar.

3. Teori Bakti

•          Pada teori ini, pemungutan pajak didasarkan pada hubungan rakyat dengan negara. Sebagai perwujudan rasa bakti rakyat kepada negara, maka rakyat harus membayar pajak kepada negara.

4. Teori Daya Beli

•          Memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat untuk negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

5. Teori Daya Pikul

•          Pemungutan pajak didasarkan pada daya pikul (kekuatan) masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur daya pikul seseorang dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

•          a. Unsur obyektif

•          Berdasarkan unsur obyektif, untuk memungut pajak yang dilihat adalah besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.

•          b. Unsur subyektif

•          Dalam memungut pajak yang harus diperhatikan adalah besarnya kebutuhan materi yang harus dipenuhi seseorang.

Pajak Daerah

1. Pajak Provinsi, diantaranya:

•          Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

•          Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

•          Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

•          Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2. Pajak Kab/Kota, diantaranya:

•          Pajak hotel

•          Pajak restoran

•          Pajak hiburan

•          Pajak reklame

•          Pajak penerangan jalan

•          Pajak pengambilan bahan galian golongan C

•          Pajak parkir

•          Pajak lain-lain

Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

•          Pengenaan pajak didasarkan pada obyek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu sesudah penghasilan sesungguhnya diketahui.

2. Stelsel Anggapan(Fictive Stelsel)

•          Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan tahun 2007 dianggap sama dengan penghasilan tahun 2006, sehingga pada awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel Campuran

•          Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, kelebihannya dapat diminta kembali.

Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment System

•          Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya: (1) Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus, (2) WP bersifat pasif, (3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Self Assessment System

•          Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya: (1) Wewenang penentuan besarnya pajak terutang ada pada WP, (2) WP bersifat aktif (menghitung, menyetor, melaporkan), (3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

•          Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan WP) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Tarif Pajak

1.Tarif  Proporsional

•          Tarif pemungutan pajak dengan prosentase tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah

•          Contoh: penyerahan barang kena pajak di daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.

2. Tarif  Tetap

•          Tarif yang jumlah pajaknya dalam rupiah (atau dollar) bersifat tetap walaupun Objek Pajaknya jumlahnya berbeda-beda

•          Contoh:

•          Pengenaan bea meterai pada PP No. 24 tahun 2000, dimana tarif bea meterai  Rp 3000,00 dan Rp 6000,00

3. Tarif Pajak Progresif

Tarif pemungutan pajakdengan prosentase yang semakin besar bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar , ex. Pasal 17 UU PPh

WP orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

Menurut Kenaikan prosentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1.  Tarif progresif progresif (semakin besar)
2. Tarif progresif tetap
3.  Tarif progresif degresif (semakin kecil)

4. Tarif Pajak Degresif

•          Tarif pemungutan pajakdengan prosentase semakin kecil bila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar .

•          Contoh:

•          Tarif ini pernah berlaku untuk Bea Warisan. Makin tinggi warisan yang akan diterima oleh ahli waris, maka tarif bea atau pajak atas warisan makin kecil.

PENGELUARAN NEGARA

TEORI PENGELUARAN NEGARA

¨  Musgrave dan Rostow

¤  Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara

n  Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll

n  Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang

n  Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

¨  Wagner

¤  Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.

¤  Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dll

¨  Peacock dan Wiseman

¤  Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar

¤  Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat

¤  Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut.

¨  Peacock dan Wiseman

¤  Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala.

¤  Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

¤  Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang

KEWAJIBAN NEGARA DAN KAITANNYA DENGAN PENGELUARAN NEGARA

¨  Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencakup:

¤  mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara

¤  menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk

n  fakir miskin

n  jompo

n  yatim piatu

n  masyarakat miskin

n  pengangguran

¤  menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan

¤  menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan

¨  Sebagai konsekuensi pelaksanaan kewajibannya, pemerintah perlu dana yang memadai, dianggarkan melalui APBN/APBD, dan pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah

MACAM-MACAM PENGELUARAN  NEGARA

•       Menurut Organisasi

–      Pemerintah Pusat

–      Pemerintah Propinsi

–      Pemerintah Kabupaten/Kota

•       Menurut Sifat

–      Pengeluaran Investasi

–      Pengeluaran Penciptaan  Lapangan Kerja

–      Pengeluaran Kesejahteraan  Rakyat

–      Pengeluaran Penghematan Masa  Depan

–      Pengeluaran Yang Tidak  Produktif

PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT

Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:

¨  Pengeluaran untuk Belanja

¤  Belanja Pemerintah Pusat

n  Belanja Pegawai

n  Belanja Barang

n  Belanja Modal

n  Pembayaran Bunga Utang

n  Subsidi

n  Belanja Hibah

n  Bantuan Sosial

n  Belanja Lain-lain

¤  Dana yang dialokasikan ke Daerah

n  Dana Perimbangan

n  Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:

¨  Pengeluaran untuk Pembiayaan

¤  Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah

¤  Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri

¤  Pembiayaan lain-lain

PENGELUARAN PEMERINTAH PROPINSI

Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

¨  Pengeluaran untuk Belanja

¤  Belanja Operasi, yang terdiri dari

n  Belanja Pegawai

n  Belanja Barang dan jasa

n  Belanja Pemeliharaan

n  Belanja perjalanan Dinas

n  Belanja Pinjaman

n  Belanja Subsidi

n  Belanja Hibah

n  Belanja Bantuan Sosial

n  Belanja Operasi Lainnya

¤  Belanja Modal, terdiri dari:

n  Belanja Aset Tetap

n  Belanja aset lain-lain

n  Belanja tak terduga

Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

¨  Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota/desa, terdiri dari

¤  Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota

¤  Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota

¤  Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota

¤  Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari

¤  Pembayaran Pokok Pinjaman

¤  Penyertaan modal pemerintah

¤  Belanja investasi Permanen

¤  Pemberian pinjaman jangka panjang

PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

¨  Pengeluaran untuk Belanja

¤  Belanja Operasi, yang terdiri dari

n  Belanja Pegawai

n  Belanja Barang dan jasa

n  Belanja Pemeliharaan

n  Belanja perjalanan Dinas

n  Belanja Pinjaman

n  Belanja Subsidi

n  Belanja Hibah

n  Belanja Bantuan Sosial

n  Belanja Operasi Lainnya

¤  Belanja Modal, terdiri dari:

n  Belanja Aset Tetap

n  Belanja aset lain-lain

¤  Belanja tak terduga

Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:

¨  Bagi hasil pendapatan ke desa/kelurahan, terdiri dari

¤  Bagi hasil pajak ke Desa/Kelurahan

¤  Bagi hasil retribusi ke Desa/Kelurahan

¤  Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/Kelurahan

¤  Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari

¤  Pembayaran Pokok Pinjaman

¤  Penyertaan modal pemerintah

¤  Pemberian pinjaman kepada BUMD/BUMN/Pemerintah Pusat/Kepala Daerah otonom Lainnya

JENIS-JENIS PENGELUARAN NEGARAMENURUT SIFATNYA

PENGELUARAN INVESTASI

¤  Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa datang

¤  Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit, peningkatan kapasitas SDM, dll

PENGELUARAN PENCIPTAAN  LAPANGAN KERJA

¤  Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat

PENGELUARAN KESEJAHTERAAN  RAKYAT

¤  Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira

¤  Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dll

PENGELUARAN PENGHEMATAN MASA  DEPAN

¤  Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang

¤  Pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk anak-anak yatim, dll

PENGELUARAN YANG TIDAK  PRODUKTIF

¤  Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah

¤  Misalnya pengeluaran untuk biaya perang

PENGELUARAN NEGARA DAN  PENGARUHNYA TERHADAP  PEREKONOMIAN

¨  Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain

¤  Sektor produksi

¤  Sektor distribusi

¤  Sektor konsumsi masyarakat

¤  Sektor keseimbangan perekonomian

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR PRODUKSI

¨  Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa

¨  Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management)

¨  Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah.

¨  Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat.

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR DISTRIBUSI

¨  Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa

¨  Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dll

¨  Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang

¨  Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan tara hidupnya.

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KONSUMSI MASYARAKAT

¨  Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa

¨  Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi

¨  Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun

PENGARUH PENGELUARAN NEGARA TERHADAP SEKTOR KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN

•       Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara.

•       Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment)

•       Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayainya dengan pola defisit anggaran

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA

¨  Analisis kebijakan program pengeluaran negara diperlukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan equity dari suatu kebijakan pengeluaran negara.

¨  Analisis kebijakan pengeluaran negara dapat dilakukan melalui 09 tahap kegiatan, mencakup:

¤  perlunya program pengeluaran negara

¤  kegagalan pasar yang terjadi pada program pengeluaran negara

¤  alternatif-alternatif intervensi pemerintah melalui program pengeluaran negara

¤  rancangan feature khusus dari program pengeluaran negara

¤  respon sektor swasta

¤  konsekuensi efisiensi

¤  trade-off efisiensi-ekuiti

¤  sasaran kebijakan publik

¤  proses politik

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA:
PERLUNYA PROGRAM PENGELUARAN NEGARA

¨  Analisis kebijakan program pengeluaran negara dapat diawali dengan melakukan investigasi terhadap

¤  riwayat dari program tersebut, apa yang melatarbelakangi program tersebut

¤  lingkungan sekitar atau kondisi yang membentuk dan mempengaruhi program tersebut

¤  Siapa yang menjadi target dari program tersebut

¤  Kebutuhan apa yang ingin dicapai dari program tersebut

¨  Sebagai contoh, program pengeluaran pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2005:

¤  Program tersebut dipicu kenaikan harga BBM di pasar internasional yang jauh melampaui prakiraan harga BBM yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2005

¤  Kenaikan harga BBM akan mengakibatkan subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah menjadi membengkak, sementara pengguna BBM, terutama premium ke atas, adalah masyarakat kelas menengah ke atas. Hanya sedikit masyarakat kelas bawah yang menikmati subsidi BBM

¤  Untuk mengurangi biaya subsidi BBM, pada 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM telah diprediksi akan memicu kenaikan harga barang-barang lain, termasuk barang kebutuhan pokok masyarakat.

¤  BLT dirancang untuk membantu masyarakat kelas bawah untuk memperkecil kesulitan hidup, berkaitan dengan kenaikan harga-harga barang

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: ANALISIS KEGAGALAN PASAR

¨  Pada tahap ini perlu dicari jawaban atas pertanyaan: apakah terjadi kegagalan pasar sehingga pemerintah perlu turun tangan dengan program pengeluaran tersebut?

¨  Dalam contoh kasus program BLT, telah terjadi kegagalan pasar di mana pasar tidak dapat mengendalikan harga BBM di pasar internasional.

¨  Kenaikan harga BBM di pasar internasional mengakibatkan perbedaan harga BBM dalam negeri dengan harga BBM di pasar internasional semakin besar, yang selanjutnya berdampak subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: ALTERNATIF INTERVENSI PEMERINTAH

¨  Pemerintah perlu mencari alternatif-alternatif kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar yang ada, dengan memperhatikan dampak dari masing-masing alternatif:

¨  Alternatif intervensi pemerintah dapat berupa:

¤  Apabila diproduksi oleh pemerintah, alternatif kebijakan antara lain:

n  distribusi gratis

n  distribusi dengan harga di bawah harga produksi

n  distribusi dengan harga sama dengan harga produksi

¤  Apabila Produksi oleh swasta/private, alternatif kebijakan antara lain:

n  Subsidi pemerintah untuk produsen

n  Subsidi pemerintah untuk konsumen

n  Distribusi langsung dari pemerintah

n  Aturan pemerintah

¨  Dalam kasus program BLT, beberapa alternatif dapat ditempuh pemerintah:

¤  Pemerintah tidak melakukan kebijakan apa-apa, harga BBM dalam negeri tidak dinaikkan:

n  kenaikan harga BBM di pasar internasional akan menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM membengkak

n  tidak ada kenaikan harga BBM, serta harga barang-barang lainnya

n  Kenaikan subsidi dinikmati masyarakat kelas menengah ke atas, sementara hanya sedikit dari masyarakat kelas bawah yang ikut menikmati subsidi BBM

¤  Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri, tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin:

n  Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat ditekan

n  Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang lain

n  Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama masyarakat kelas bawah paling menderita dengan adanya kebijakan ini

¨  Dalam kasus program BLT, beberapa alternatif dapat ditempuh pemerintah:

¤  Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri, tanpa memberikan BLT kepada masyarakat miskin:

n  Pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM dapat ditekan

n  Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan harga barang-barang lain

n  Daya beli masyarakat akan berkurang, terutama masyarakat kelas bawah.

n  Untuk mengurangi penderitaan masyarakat kelas bawah/miskin, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: RANCANGAN DENGAN FITURE KHUSUS

¨  Setelah dipilih satu alternatif intervensi pemerintah melalu program pengeluaran negara, perlu dilihat bagaimana rancangan rinci dari program yang dipilih

¨  Perlu ada keterbukaan dan efisiensi dalam rancangan program, tentang:

¤  siapa yang menjadi target program?

¤  apa bentuk programnya?

¤  bagaimana program tersebut akan dilaksanakan?

¤  siapa yang bertanggungjawab melaksanakan program tersebut?

¤  dimana program tersebut akan dilaksanakan?

¤  kapan program tersebut akan dilaksanakan?

¨  Dalam kasus program BLT,

¤  yang menjadi target program adalah masyarakat miskin. Di sini perlu ada kejelasan kriteria-kriteria masyarakat miskin itu seperti apa

¤  bentuk programnya berupa pemberian uang tunai secara langsung

¤  program tersebut akan dilaksanakan dengan membuat kriteria tentang keluarga miskin, mengidentifikasi keluarga miskin, menghitung kebutuhan pengeluaran program, mendistribusikan uang tunai kepada keluarga miskin

¤  yang bertanggungjawab melaksanakan program:

¨  penentuan kriteria keluarga miskin oleh Menko Ekuin, Bapenas, dan BPS

¨  identifikasi keluarga miskin oleh BPS

¨  pendistribusian keluarga miskin oleh kantor pos

¤  pendistribusian bantuan langsung tunai oleh kantor pos

¤  program BLT dilaksanakan segera setelah kenaikan BBM

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: RESPON SEKTOR SWASTA

¨  Menilai respon sektor swasta terhadap kebijakan program pemerintah merupakan bagian yang sulit untuk dikerjakan

¨  Dalam sistem perekonomian campuran, pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengatur perilaku masyarakat atas suatu kebijakan pemerintah

¨  Pihak swasta dapat saja merespon negatif terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus BLT, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tidak mendidik masyarakat. Banyak masyarakat yang mengaku miskin dengan memanipulasi kondisi mereka sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebagai keluarga miskin

¨  Dalam menilai konsekuensi dari suatu program, perlu dilihat konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang. Seberapa jauh BLT dapat membantu masyarakat miskin? Berapa lama BLT harus diberikan? Bagaimana dampak BLT terhadap kondisi keuangan negara?

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: KONSEKUENSI EFISIENSI

¨  Hal yang perlu dikaji dari suatu kebijakan pengeluaran pemerintah, apakah terjadi peningkatan efisiensi atau inefisiensi setelah kebijakan tersebut diimplementasikan?

¨  Efisiensi bisa terjadi pada sektor produksi, bisa pula pada sektor konsumsi

¨  Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan BLT diharapkan:

¤  penggunaan BBM akan menurun, yang berdampak pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM juga akan turun

¤  penerimaan masyarakat miskin akan meningkat, pengeluaran masyarakat akan meningkat

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: TRADE-OFF EFISIENSI-EKUITI

¨  Adakalanya, suatu program pengeluaran pemerintah dapat membuat semua pihak bahagia, dalam arti terjadi efisiensi dalam perekonomian, tidak ada pihak yang dirugikan

¨  Namun dalam banyak hal, kebijakan pengeluaran pemerintah harus mengorbankan efisiensi untuk membuat semua pihak bahagia, atau mengorbankan pihak-pihak tertentu agar terjadi efisiensi

¨  Sebagai contoh, pungutan atas pengguna jalan tol merupakan kebijakan yang mengorbankan efisiensi, karena penggunanya tidak sebanyak kalau pungutan ditiadakan. Namun pungutan tersebut dinilai adil, karena pengguna harus membayar pungutan, yang tidak menggunakan tidak dikenai biaya.

¨  Contoh lain, kenaikan TDL membuat pengguna listrik akan berhemat sehingga terjadi efisiensi penggunaan listrik, namun kurang adil, karena ada sebagian masyarakat yang tidak dapat menikmati listrik karena adanya kenaikan tersebut.

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: SASARAN KEBIJAKAN PUBLIK

¨  Adakalanya, kebijakan publik dibuat bukan hanya didasarkan pertimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan/distribusi saja, tetapi ada tujuan-tujuan khusus yang lain, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi, membantu sektor informal, dsb.

¨  Dalam hal demikian, analisis kebijakan pengeluaran pemerintah harus diarahkan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELUARAN NEGARA: PROSES POLITIK

¨  Dalam negara yang demokratis, perancangan program kebijakan pengeluaran pemerintah akan melibatkan banyak kelompok, dengan kepentingan yang berbeda

¨  Program yang dibuat (merupakan hasil kompromi) biasanya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak-pihak yang memiliki mayoritas suara

¨  Analisis proses politik dari suatu kebijakan akan memberikan pemahaman yang lebih baik, kenapa program tersebut ada, kenapa program dibuat seperti itu, dsb.

Read More